Unigoro Hadirkan Bappeda Bojonegoro, Mahasiswa Diajak Memahami Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembangunan

Kuliah praktisi Prodi Administrasi Publik menyoroti peran masyarakat dalam Musrenbang serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bojonegoro, Pendidikan1303 Dilihat
banner 468x60

Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Program Studi Administrasi Publik Universitas Bojonegoro (Unigoro) kembali memperkuat wawasan mahasiswa melalui kuliah praktisi yang menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintahan. Kegiatan yang berlangsung di Modern Class Fakultas, Kamis (25/6/2026), mengangkat tema Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kuliah praktisi tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd., yang membagikan pengalaman sekaligus pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

banner 336x280

Dalam paparannya, Wiwik menjelaskan bahwa pembangunan daerah akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Menurutnya, salah satu wadah utama partisipasi publik adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Melalui Musrenbang, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan usulan, menentukan skala prioritas, serta memberikan masukan agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain Musrenbang reguler, Wiwik juga memperkenalkan konsep Musrenbang tematik yang difokuskan pada isu-isu strategis, seperti pemberdayaan perempuan, percepatan penanganan stunting, hingga pengembangan kepemudaan. Menurutnya, forum tersebut menjadi instrumen penting agar aspirasi kelompok-kelompok tertentu dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pelibatan masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan serta minimnya data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan program.

Karena itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai proses pembangunan dinilai menjadi langkah penting agar partisipasi publik tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi yang berkualitas dalam penyusunan kebijakan.

Menutup sesi kuliah, Wiwik menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang.(Mu)

banner 336x280

Komentar