Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Mengawali masa pengabdian periode 2026–2030, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah instansi yang berkaitan dengan sektor pendidikan, Kamis (2/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi sekaligus menghimpun berbagai masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Kunjungan tersebut meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, Dewan Pendidikan berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan tantangan dunia pendidikan di daerah.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.HI., M.A., menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh masing-masing instansi. Menurutnya, komunikasi dengan berbagai stakeholder menjadi langkah penting untuk menyusun arah kerja Dewan Pendidikan selama lima tahun ke depan.
“Kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan dan harapan dari para pemangku kepentingan. Seluruh masukan tersebut akan kami kaji sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama Dewan Pendidikan karena memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pertemuan di Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Helmi Elisabeth, memaparkan perkembangan indikator pembangunan manusia di Bojonegoro. Meski IPM tahun 2025 tercatat meningkat menjadi 73,74 dan menjadi salah satu yang mengalami kenaikan tertinggi, rata-rata lama sekolah masyarakat masih berada pada angka 7,78 tahun atau setara jenjang SMP.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor agar kualitas pendidikan masyarakat terus meningkat.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kantor Kemenag, Dr. Amanulloh, S.Ag., M.H.I., menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi lembaga pendidikan madrasah. Di antaranya keberadaan madrasah di wilayah terpencil yang memiliki jumlah peserta didik terbatas serta belum didukung akses internet yang memadai.
Selain itu, Kementerian Agama juga menyoroti perlunya perhatian terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan tata kelola yayasan pendidikan swasta, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah secara by name by address. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah intervensi yang lebih tepat agar setiap anak kembali memperoleh hak atas pendidikan.
Melalui rangkaian kunjungan ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Seluruh masukan yang diperoleh akan dihimpun dan dikaji sebagai bahan rekomendasi guna mendukung lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro.(red)
Komentar