Halobojonegoro.id, BOJONEGORO — Kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah menjadi perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat yang membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejumlah BUMD sekaligus memproyeksikan potensi laba dan dividen yang dapat disetorkan ke kas daerah pada 2027, Rabu (12/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri. Pembahasan tidak berhenti pada target keuntungan perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk melihat kemampuan BUMD dalam meningkatkan kinerja, mengelola aset dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ada BUMD Proyeksikan Dividen Rp2,32 Miliar
Salah satu BUMD yang dibahas dalam rapat tersebut memproyeksikan laba bersih sebesar Rp5,8 miliar pada 2027.
Dengan ketentuan pembagian dividen sebesar 40 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), potensi dividen yang dapat masuk ke kas daerah diperkirakan mencapai Rp2,32 miliar.
Target tersebut telah dimasukkan dalam RKA perusahaan. Manajemen BUMD juga menyatakan optimistis mampu merealisasikan target laba sekaligus dividen yang telah diproyeksikan.
Namun, bagi Komisi B, angka dalam dokumen perencanaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui kinerja perusahaan sepanjang tahun anggaran.
Griya Dharma Kusuma Terbebani Penyusutan Aset
Komisi B juga membahas kinerja PT Griya Dharma Kusuma yang memproyeksikan laba bersih sekitar Rp47,138 juta pada 2027.
Dalam pembahasan, salah satu perhatian DPRD tertuju pada beban penyusutan aset berupa gedung yang nilainya mencapai sekitar Rp639 juta.
Beban penyusutan tersebut merupakan konsekuensi pencatatan aset perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi. Namun, besarnya beban tersebut turut memengaruhi perhitungan laba bersih perusahaan.
Dengan porsi pembagian dividen sebesar 55 persen, dividen yang diproyeksikan dapat disetorkan kepada pemerintah daerah mencapai sekitar Rp25,926 juta.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan keuangan BUMD. Efisiensi operasional juga dibutuhkan agar perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan di tengah berbagai beban pembiayaan.
Perumda Pangan Mandiri Masih Tunggu Mekanisme Dividen
Sementara itu, Perumda Pangan Mandiri memproyeksikan laba bersih sebesar Rp250 juta pada 2027.
Namun, dalam rapat tersebut RKA perusahaan belum disampaikan secara resmi sehingga pembahasan mengenai rincian kinerja keuangannya masih menunggu dokumen perencanaan tersebut.
Untuk besaran dividen yang akan disetorkan kepada daerah, mekanismenya juga belum ditentukan. Pembagian dividen masih menunggu keputusan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Kondisi tersebut terjadi karena mekanisme pembagian dividen perusahaan belum diatur secara spesifik dalam Perda.
Target Laba Jangan Berhenti di Atas Kertas
Rapat Komisi B menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana BUMD dapat menjalankan fungsi ekonominya sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah.
Proyeksi laba dan dividen yang tercantum dalam RKA dinilai tidak boleh berhenti sebagai angka administratif. Target tersebut harus diterjemahkan menjadi kinerja perusahaan yang terukur dan memberikan hasil nyata bagi pemerintah daerah.
Komisi B menilai pengelolaan BUMD harus dilakukan secara sehat, efisien dan produktif. Perusahaan daerah harus mampu mengembangkan bisnis sekaligus memastikan setiap aset dan modal yang dimiliki memberikan manfaat optimal.
Pengawasan DPRD menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan realisasi target tersebut, termasuk efisiensi operasional, pengelolaan aset hingga kewajiban setoran dividen.
Dengan demikian, tantangan BUMD Bojonegoro pada 2027 bukan sekadar menetapkan target laba. Tantangan utamanya adalah memastikan target tersebut benar-benar tercapai dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas serta Pendapatan Asli Daerah.
Kinerja BUMD pun akan menjadi salah satu ukuran penting sejauh mana modal dan aset milik daerah dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.(red)
Komentar