Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta pelaksanaan Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega Tahun Anggaran 2026 dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program bantuan sektor peternakan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B DPRD Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang membahas pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan data perkembangan penerima manfaat tahun 2025 sebagai dasar menilai keberhasilan program. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan masih mampu dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat penerima.
“Pada pertemuan berikutnya kami meminta data penerima tahun 2025, berapa yang masih mempertahankan bantuan yang diterima dan berapa yang sudah tidak lagi memilikinya. Dari situ akan terlihat apakah program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan atau tidak,” ujarnya.
Selain menyoroti hasil program tahun sebelumnya, Komisi B juga memberi perhatian pada mekanisme penyaluran bantuan tahun 2026 yang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DPRD meminta proses verifikasi dilakukan secara ketat agar bantuan tidak diterima oleh pihak yang sama secara berulang atau tidak tepat sasaran.
Menurut Lasuri, penerima yang terbukti pernah menjual bantuan yang diberikan seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan serupa pada periode berikutnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas program dan memastikan manfaat bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Komisi B juga mengingatkan potensi dampak liburnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan terhadap penyerapan hasil produksi telur dari Program Gayatri. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemasaran hasil ternak yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penerima manfaat.
Sebagai upaya memperkuat keberlanjutan program, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembangkan sumber pakan ternak berbasis bahan baku lokal. Langkah ini dinilai dapat membantu menekan biaya produksi yang selama ini menjadi tantangan utama bagi peternak penerima bantuan.
Dengan biaya pakan yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan usaha peternakan yang dijalankan. DPRD berharap seluruh program pemberdayaan tersebut tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(red)
Komentar